Buruh, mahasiswa, dan aktivis menggelar mimbar bebas saat unjuk rasa tolak omnibus law di Jalan A Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Rencana Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang berkukuh tetap membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 mendapat protes keras dari kelompok buruh. Buruh bersiap unjuk rasa untuk memprotes rancangan undang-undang sapu jagat yang isinya dinilai mendegradasi hak-hak dan perlindungan terhadap buruh itu.
Tiga konfederasi serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan mengadakan rapat dalam waktu dekat untuk merespons perkembangan terbaru ini.
Ketiga konfederasi itu adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dipimpin Andi Gani Nena Wea, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang dipimpin Elly Rosita Silaban. Ketiga konfederasi itu menyebut punya anggota sekitar 2 juta orang.
Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional yang membawahkan 12 federasi buruh dan dua lembaga swadaya masyarakat peduli perburuhan juga bersiap akan melakukan aksi unjuk rasa jika DPR dan pemerintah tetap berkukuh melanjutkan pembahasan. Gerakan ini memiliki 800.000 anggota dan ikut membawahi federasi pekerja di sektor pariwisata, salah satu industri yang paling terpukul pandemi Covid-19.
Baca Berita Korona Terkini di Kompas.id, GRATIS
Harian Kompas berikan BEBAS AKSES untuk seluruh artikel di Kompas.id terkait virus korona.
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar Cahyono, Kamis (2/4/2020), mengatakan, kelompok buruh kecewa dengan keputusan DPR dan pemerintah yang tetap nekat membahas RUU kontroversial itu di tengah situasi pandemi saat ini. “Buruh akan melakukan perlawanan untuk menolak omnibus law. Termasuk dengan melakukan aksi unjuk rasa,” kata Kahar.
Baca Juga: Bahas RUU Bermasalah Saat Pandemi Covid-19, DPR Dinilai Tidak Peka
Pelaksanaan aksi akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat tiap konfederasi yang tergabung dalam MPBI. ”Sejauh ini ada tiga kelompok konfederasi buruh yang akan turun bersama-sama, jumlahnya sudah jutaan orang, kami kecewa, padahal situasi sedang seperti ini,” ujarnya.
Kelompok buruh kecewa dengan keputusan DPR dan pemerintah yang tetap nekat membahas RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi saat ini.
Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos mengatakan, ancaman yang dihadapi pekerja berlipat ganda. Tidak hanya ancaman di depan mata berupa nafkah yang tergerus akibat pandemi, tetapi juga harus bersiap menghadapi ancaman gelombang kedua pasca-pandemi, dalam bentuk peraturan baru yang mereduksi hak-hak buruh.
Saat ini buruh harus menghadapi persoalan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), pemasukan berkurang, dan risiko tertular virus korona akibat tetap harus bekerja di tengah pandemi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, per 1 April 2020, sudah ada 2.311 pekerja yang dikenai PHK dan 9.183 pekerja yang dirumahkan akibat Covid-19.
Ribuan buruh dari tujuh serikat buruh di Sumsel berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumsel, Rabu (11/3/2020). Mereka menuntut agar RUU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law tidak disahkan.
Pemerintah dan DPR seharusnya fokus mengatasi persoalan itu alih-alih membahas RUU kontroversial yang justru bisa mengancam hak dan perlindungan buruh pasca-pandemi.
”Terpaksa kami harus turun ke jalan. Kami sudah memohon agar jangan dilanjutkan (pembahasannya). Kalau tetap seperti ini, masa kami harus berdiam diri? Jangan salahkan rakyat karena pemerintah dan DPR tidak mau mendengarkan suara rakyat,” kata Nining.
"ada" - Google Berita
April 04, 2020 at 09:44AM
https://ift.tt/3bRo6Xa
Buruh Siap Berunjuk Rasa meski Ada Pandemi - kompas.id
"ada" - Google Berita
https://ift.tt/2LMx7oW
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Buruh Siap Berunjuk Rasa meski Ada Pandemi - kompas.id"
Post a Comment