Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR menegaskan penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak akan ditempuh melalui skema dana talangan pemerintah (bailout) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara mengungkapkan, DPR dalam waktu dengan ini akan melaksanakan rapat gabungan dengan Komisi VI untuk membahas secara komprehensif mengenai opsi penyelamatan Jiwasraya dengan menghadirkan unsur OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Jiwasraya.
Tak hanya itu, dua hari terakhir ini, parlemen memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta keterangan maupun data dari pelaku pasar, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), direksi Self Regulatory Organization (SRO) terkait kondisi Jiwasraya dalam kurun waktu 2006-2018.
 Foto: Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara (Syahrizal Sidik/CNBC Indonesia) |
"DPR kita ingin bisa dilakukan secepatnya, kita tidak ingin ada bailout di situ. Kita tidak ingin ada dana APBN yang masuk di situ. Itu sudah menjadi komitmen kita bersama," kata Amir Uskara, Rabu (15/1/2020) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
DPR, lanjut Amir, telah melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait Jiwasraya, hanya saja, kata dia, Kementerian memang perlu waktu untuk menyelesaikannya dengan menyiapkan pelbagai skema seperti pembentukan anak usaha baru Jiwasraya Putra hingga holding asuransi.
"Mau bikin apapun yang penting nasabah jangan dirugikan. Penyelamatan dana nasabah betul bisa terselamatkan dan terbayar kembali sesuai dengan perjanjian yang ada," ungkap politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini.
Secara terpisah, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengatakan telah menyiapkan skema penyehatan bisnis Jiwasraya sehingga pihaknya optimistis bisa membayarkan klaim nasabah atas polis produk JS Saving Plan yang jatuh tempo tahun lalu sebesar Rp 12,4 triliun.
Menurutnya, bersama Kementerian BUMN, manajemen telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian dan Penyehatan Jiwasraya. Kedua langkah yang sudah disiapkan adalah melakukan restrukturisasi dan holdingisasi Jiwasraya.
Restrukturisasi maksud dia yakni perbaikan model bisnis Jiwasraya secara internal, yang mana akan melibatkan pemegang saham. Sedangkan, holdingisasi akan dilakukan bertahap. Rencananya akan ada instrumen keuangan yang dikeluarkan dan akan dibeli oleh holding Jiwasraya.
"Sekarang sudah proses, dari situ akan ada profit, maka profit akan kita gunakan untuk menyelesaikan kewajiban," kata Hexana menjelaskan usai menjadi pembicara dalam acara Focus group discussion (FGD) bersama Partai Nasional Demokrat di kompleks Senayan, Rabu (15/1/2020).
(tas/tas)"ada" - Google Berita
January 15, 2020 at 05:53PM
https://ift.tt/380Ofkm
DPR Tegas: Tak Ada Bailout untuk Jiwasraya! - CNBC Indonesia
"ada" - Google Berita
https://ift.tt/2LMx7oW
Bagikan Berita Ini
0 Response to "DPR Tegas: Tak Ada Bailout untuk Jiwasraya! - CNBC Indonesia"
Post a Comment