Ketua KPK Sambangi Kantor Kementerian PUPR, Ada Apa? - CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Segenap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (31/1/2020) pagi. Rombongan KPK dipimpin langsung oleh Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri.

Firli lantas menjelaskan kedatangannya di hadapan awak media. Dia didampingi langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, ketika menyampaikan penjelasan.

"Pagi hari ini memang kita punya jadwal melakukan pertemuan sekaligus silaturahmi dengan jajaran kementerian PUPR. Ada beberapa agenda yang kami bicarakan," ujarnya.

Kunjungan ini merupakan agenda ke-14 KPK dalam rangkaian safari kantor kementerian/lembaga (K/L). Firli menjelaskan, Kementerian PUPR adalah salah satu K/L yang membidangi pembangunan infrastruktur.

"Tahun 2020 cukup banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan dana kurang lebih Rp 120 triliun dari jumlah besaran APBN," tandasnya.

Kunjungan ini, lanjut Firli, dilakukan karena memang sesuai dengan rencana pembangunan nasional terkait dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Langkah ini mengacu pada program strategis nasional pencegahan korupsi sebagaimana diatur Perpres Nomor 4 tahun 2018.

Karena itu, dia menegaskan bahwa KPK berkepentingan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Menurut Firli, langkah Kementerian PUPR sudah cukup bagus.

"Alhamdulillah mendengar paparan bapak Menteri PUPR, beliau sudah melakukan kegiatan setidak-tidaknya ada 9 strategi yang dilakukan beliau supaya tidak terjadi korupsi," urainya.

Beberapa waktu lalu dia mengaku sudah berkunjung ke Kementerian BUMN. Hal serupa juga sudah dilakukan.

"2 kementerian ini adalah leading sektor untuk pembangunan nasional sehingga kita yakin dan kita harus kawal. Artinya adalah tidak boleh terjadi korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Basuki menegaskan, walaupun penindakan tetap dilakukan kalau itu terjadi penyimpangan-penyimpangan pelanggaran hukum, tapi perlu diutamakan pencegahan. Karenanya dia meminta pendampingan KPK

"Dari APBN Rp 120 triliun, yang ditanggung-jawabi oleh PU termasuk KPBU yang tidak kurang dari Rp 200 triliun juga. Ini anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur," urai Basuki.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)

Let's block ads! (Why?)

"ada" - Google Berita
January 31, 2020 at 11:22AM
https://ift.tt/2RHMPFV

Ketua KPK Sambangi Kantor Kementerian PUPR, Ada Apa? - CNBC Indonesia
"ada" - Google Berita
https://ift.tt/2LMx7oW

Bagikan Berita Ini