Selain itu, ada juga himbauan bagi para pejabat AS agar selalu menjadikan masalah HAM ini sebagai salah satu pertimbangan saat berurusan dengan China, termasuk dalam hal negosiasi dagang.
Laporan HAM tahunan dari Komisi Kongres-Eksekutif tentang China itu menyebut kondisi HAM dan aturan hukum memburuk di China sejak Agustus 2018 hingga Agustus 2019. Penelitian untuk laporan dilakukan sepanjang periode itu.
Di dalam laporan juga ada pembahasan mengenai tindakan keras China terhadap minoritas agama, aktivis buruh dan pers, dan berfokus secara luas pada perlakuan terhadap populasi minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.
Xinjiang merupakan tempat di mana pemerintah China telah sejak lama dicurigai melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap setidaknya satu juta kaum minoritas Muslim Uighur. Banyak pihak di dunia, utamanya negara Barat memandang hal ini sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia dan kebebasan beragama.
"Selain itu, Pemerintah harus mengembangkan poin pembicaraan untuk pejabat pemerintah AS - termasuk yang terlibat dalam negosiasi perdagangan - yang secara konsisten menghubungkan kebebasan pers, pidato, dan asosiasi dengan kepentingan AS dan China," jelas isi laporan yang dirilis pada Rabu (8/1/2020) itu.
Menanggapi hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan laporan itu tidak objektif atau kredibel. Ia juga meminta AS untuk berhenti mengurusi urusan dalam negeri China.
"Amerika Serikat harus merenungkan situasi hak asasi manusianya sendiri dan berhenti mencoreng China," katanya pada briefing harian di Beijing, Kamis, sebagaimana dilaporkan CNBC International.
Laporan Kongres itu merupakan langkah terbaru AS dalam mengungkit masalah HAM di China. Sebelumnya AS telah banyak mengurusi masalah HAM di China. Salah satu yang terbaru adalah terkait dengan demokrasi Hong Kong.
Seperti diketahui, pada November lalu Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang (UU) perlindungan hak asasi manusia di Hong Kong. Trump mengatakan menandatangani UU itu dengan harapan dapat meredakan kerusuhan yang sudah berlangsung selama enam bulan terakhir di Hong Kong.
"Saya meneken UU ini untuk menghormati Presiden Xi (Jinping), China, dan rakyat Hong Kong. UU ini disahkan dengan harapan Pemimpin dan Perwakilan China di Hong Kong akan dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, dan mengarah pada perdamaian jangka panjang, juga kemakmuran bagi semua," kata Trump dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (28/11/2019).
Undang-Undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi Hong Kong itu akan memungkinkan AS menjatuhkan sanksi bagi pejabat China yang dinilai melakukan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah eks koloni Inggris tersebut. Pada saat itu, Kongres juga meloloskan UU kedua yang isinya mencakup larangan ekspor senjata pengendalian massa.
Laporan tahunan Kongres ini dirilis saat China dan AS semakin dekat dalam mencapai kesepakatan dagang. Kedua ekonomi terbesar di dunia ini telah menjadwalkan penandatangan kesepakatan pada pertengahan bulan ini.
China bahkan telah mengkonfirmasi bahwa Wakil Perdana Menteri Liu He akan segera berkunjung ke Washington pada pekan depan untuk meneken perjanjian.
"Karena undangan dari AS, Liu He akan memimpin delegasi ke Washington dari tanggal 13 hingga 15 Januari untuk menandatangani perjanjian fase I," kata Menteri Pertanian China Gao Feng, sebagaimana dikutip AFP, Kamis (9/1/2020).
"Kedua pihak kini tengah dalam pembicaraan intens tentang detail penandatanganan."
(sef/sef)
"ada" - Google Berita
January 10, 2020 at 08:01AM
https://ift.tt/2tLDSSq
Jelang Deal Dagang, AS Buat China Geram, Ada Apa? - CNBC Indonesia
"ada" - Google Berita
https://ift.tt/2LMx7oW
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jelang Deal Dagang, AS Buat China Geram, Ada Apa? - CNBC Indonesia"
Post a Comment