Mendagri Mau Evaluasi Pilkada Langsung: Ada Mudaratnya, Biaya Tinggi - detikNews

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).

Tito menyebut pembiayaan politik yang tinggi itu berpotensi memunculkan peluang korupsi. Sebab, menurutnya untuk menjadi kepala daerah atau wali kota membutuhkan uang yang tidak sedikit.

Sedangkan, uang penghasilan ketika terpilih nanti tidak sebanding dengan modal pencalonannnya. Tito pun tidak kaget jika kelapa daerah kerap tertangkap tangan melakukan dugaan korupsi oleh KPK.

"Kalau saya, sebagai mantan kapolri, ada OTT penangkapan kepala daerah itu bukan suatu kejutan buat saya. Kenapa? Mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi," katanya.

"Kenapa? Bayangin dia mau jadi kepala daerah bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruh lah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya," lanjut Tito.

Untuk itu, Tito meminta agar sistem pilkada langsung dikaji ulang. Jika memang masih diperlukan secara langsung, setidaknya ada kajian untuk mengurangi biaya politik yang tinggi.

"Lakukan riset akademik. Boleh, kami dari Kemendagri akan melakukan itu, bagi yang lain institusi sipil, LSM, mari evaluasi. Bisa opsi satu tetap pilkada langsung tapi bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif supaya nggak terjadi korupsi supaya ngga kena OTT lagi," katanya.
(eva/idn)

Let's block ads! (Why?)

"ada" - Google Berita
November 06, 2019 at 09:11PM
https://ift.tt/2JSeaRy

Mendagri Mau Evaluasi Pilkada Langsung: Ada Mudaratnya, Biaya Tinggi - detikNews
"ada" - Google Berita
https://ift.tt/2LMx7oW

Bagikan Berita Ini