JAKARTA - HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyebutkan, anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp273 miliar tidaklah memadai jika dibandingkan dengan kondisi lapangan saat ini.
"Jika dipraktikkan dalam tugas lapangan, maka sangat kecil sekali harapan kita untuk menjangkau seluruh perempuan dan anak di Indonesia. Kami berharap mesti ada peningkatan dan penambahan pada APBN anggaran 2020," ucap Lisda pada Haluan melalui sambungan telepon usai rapat dengar pendapat bersama Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di gedung Nusantara II Senayan, Rabu (19/2).
Menurut Srikandi NasDem itu, hingga kini kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih acap kali terdengar di telinga. Sehingga kata dia, sangat perlu banyak kegiatan sosialisai kepada masyarakat, dengan harapan agar kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat diminimalisir.
"Tentunya hal ini tak terlepas dari peran semua pihak. Upaya pencegahan bisa dilakukan dalam bentuk sosialisai dan kampanye pada seluruh masyarakat dan orangtua secara merata di seluruh Indonesia. Baik itu secara aktif maupun masiv," tuturnya.
Ia mengambil contoh angka kekerasan yang terjadi di Sumbar pada 2019, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedikitnya terdapat 816 kasus terjadi terhadap perempuan dan anak.
"Angka ini terbilang cukup tinggi. Dan itu hanya data korban yang melapor, masih banyak kasus kekerasan lainnya yang sengaja ditutupi dan tidak dilaporkan. Artinya sosialisai pada masyarakat mesti dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia," kata Lisda yang juga merupakan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pesisir Selatan.
Ia mengatakan, sangat perlu adanya peningkatan koordinasi ataupun kerja sama dengan pihak kementerian, lembaga, dan pejabat terkait lainnya dalam mengurai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi, kata dia, isu kekerasan dan perdagangan anak, belakangan ini menjadi sebuah ancaman di tengah-tengah masyarakat.
"Tentunya kami berharap ada upaya penangan serius terhadap kasus human traficking ini. Selain itu, sangat perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait, termasuk polisi sebagai penegak hukum," ucapnya.
Bahkan secara tegas istri Bupati Pesisir Selatan itu, mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disegerakan.
"Kami dari Fraksi NasDem terus mendorong untuk pembahasan dan pengesahan Rancangan undang-undang PKS," ujarnya. (*)
"ada" - Google Berita
February 19, 2020 at 09:42PM
https://ift.tt/39O3TjM
Wah..! Lisda Hendrajoni Merasa 'Tak Cukup' dengan Rp273 Miliar, Ada Apa? - Harianhaluan.com
"ada" - Google Berita
https://ift.tt/2LMx7oW
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Wah..! Lisda Hendrajoni Merasa 'Tak Cukup' dengan Rp273 Miliar, Ada Apa? - Harianhaluan.com"
Post a Comment