Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan akan melihat bagaimana implikasi anggaran untuk provinsi baru ini. Apalagi, anggaran 2019 sudah tinggal tersisa dua bulan lagi.
"Kan kalau ada pemikiran atau arah keputusan politik, dalam rangka pembentukan daerah provinsi baru, tentu ada langkah-langkah dari sisi legal, peraturan untuk mendukungnya, dan nanti implikasi anggarannya," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, untuk anggaran infrastruktur seperti gedung pemerintah bisa menggunakan gedung yang sudah ada terlebih dahulu. Nanti secara bertahap baru bisa dibangun infrastruktur baru dengan penganggaran yang baru juga.
Rencana pembentukan provinsi baru di Papua ini terjadi usai kunjungan Jokowi ke wilayah tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan dirinya sudah bertemu Bupati Merauke Frederikus Gebze saat berkunjung ke Papua untuk membahas mengenai pemekaran baru untuk Papua Selatan.
"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah okelah," kata Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri.
Papua Selatan, ujar Tito, bakal mengambil sebagian daerah Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Merauke.
Dengan begitu, kemungkinan akan ada pemekaran daerah tingkat kota untuk memenuhi syarat administratif lima daerah tingkat kabupaten/kota untuk pemekaran provinsi. Untuk itu Merauke akan dibagi menjadi dua, yaitu Kabupaten Merauke dan Kota Merauke.
"Kalau ada kota Merauke maka oke. Papua Selatan hampir tidak ada masalah termasuk Gubernur Pak Lukas Enembe tidak ada masalah," ujar Tito.
Mantan Kapolri itu memastikan pemekaran dua provinsi Papua tak terhambat moratorium yang diterapkan Jokowi sejak 2014.
"Prinsipnya Pak Presiden sampaikan moratorium, tapi mungkin akan ditindaklanjuti karena ada aspirasi dan kekhususan di Papua," ujarnya.
Diketahui pemerintah pusat memastikan pemekaran dua provinsi di bumi Papua. Hal itu dilakukan merespons aspirasi tokoh-tokoh Papua setelah serangkaian konflik di dua provinsi paling timur Indonesia.
Mendagri sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengatakan pemekaran provinsi di Papua jadi kasus spesial. Pasalnya ada 314 daerah yang sudah antre untuk pemekaran, seperti Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, pemecahan Barito Utara dan Barito Selatan Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor, Provinsi Nias, dan Provinsi Cirebon.
"Mohon maaf saya hari ini memberikan moratorium, memotong usulan 314 daerah otonomi baru, baik provinisi maupun kabupaten/kota, kecuali nanti ada putusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek memekarkan lagi dua provinsi di Papua," kata Tjahjo di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa (15/10) lalu. (wed/dru)
"ada" - Google Berita
October 29, 2019 at 04:46PM
https://ift.tt/2JwAQqf
Jokowi Mau Bikin Provinsi Papua Selatan, Anggaran Ada Bu Sri? - CNBC Indonesia
"ada" - Google Berita
https://ift.tt/2LMx7oW
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jokowi Mau Bikin Provinsi Papua Selatan, Anggaran Ada Bu Sri? - CNBC Indonesia"
Post a Comment