"Kalau menurut saya pribadi, buzzer boleh tidak? Boleh. Membahayakan demokrasi tidak? Belum tentu. Tapi kenapa kita kesal sama buzzer? Karena kita melihat ada ketidakadilan di situ," ujar Hendri dalam diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (11/10).
"Kalau adil saja, menurut saya tidak masalah," katanya.
Hendri kemudian menjelaskan bahwa buzzer yang pro-pemerintah tidak pernah dipidana jika melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurutnya, buzzer yang pro-Joko Widodo angkuh karena merasa dekat dengan kekuasaan.
"Sebut saja buzzer yang paling kita kenal misalnya. Dia ngomong ini sembarangan, ngomong (sembarangan) lagi, didiemin aja tuh," ucap Hendri.
Lebih lanjut, Hendri mengatakan pemerintah boleh menggunakan buzzer. Namun, buzzer itu harus digunakan untuk hal-hal yang baik.
"Sekarang memang problemnya, mereka boleh salah dan tidak apa-apa. Kalau yang tidak berada di lingkungan Istana tidak boleh salah. Kalau salah UU ITE, kan itu problemnya," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Selain itu, Hendri mengaku tidak sepakat jika pemerintah membiarkan buzzer menghalau kritikan terhadap Jokowi. Ia menilai hal itu tidak sejalan dengan demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini.
"Harusnya kalau Anda sayang sama presiden, harusnya biarin saja kritikan-kritikan itu masuk," ucap Hendri.
Lebih dari itu, Hendri menyarankan semua pihak untuk tidak merespons atau membalas komentar yang digulirkan oleh buzzer. Menurutnya, itu merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan buzzer.
"Atau ada gerakan unfollow rame-rame buzzer. Itu juga ilang sendiri," ujarnya.
(panji/has)
"ada" - Google Berita
October 12, 2019 at 03:24AM
https://ift.tt/2OG0DQs
Pengamat: Buzzer Jadi Masalah karena Ada Ketidakadilan Hukum - CNN Indonesia
"ada" - Google Berita
https://ift.tt/2LMx7oW
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pengamat: Buzzer Jadi Masalah karena Ada Ketidakadilan Hukum - CNN Indonesia"
Post a Comment