Mendagri Tak Persoalkan Gaya Rambut Unik Pasha Ungu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa potongan rambut Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin atau yang akrab disapa Pasha Ungu tidak menyalahi aturan.

Potongan rambut Pasha menjadi sorotan setelah yang bersangkutan muncul di tayangan salah satu stasiun televisi dengan gaya rambut skin fade. Foto Penampilan Pasha tersebut lalu beredar di dunia maya.

Dalam foto itu, rambut di sisi kepala bagian kiri, kanan, dan belakang Pasha dipotong hampir habis namun rambut di bagian atas dibiarkan panjang. Pasha menguncir rambut yang di bagian atas itu.

“Menurut saya, Pasha sebagai kepala daerah dari foto yang beredar tidak menyalahi undang-undang atau peraturan,” ujar Tjahjo melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (22/1).

Tjahjo menjelaskan, peraturan yang ada hanya melarang kepala daerah atau pegawai negeri sipil berambut gondrong. Tjahjo menganggap Pasha tidak melanggar aturan yang dimaksud.

“Potongan rambut wajar. Mau cepak, Mau gundul sah-sah saja. Yang diatur tidak boleh gondrong atau panjang,” katanya tanpa merujuk aturan atau perundang-undangan yang dia maksud.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga angkat bicara soal gaya rambut Pasha. PAN adalah partai yang menaungi Pasha. Bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PAN mengusung Pasha di Pilkada Palu 2015.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai gaya rambut Pasha normal karena latar belakang Pasha merupakan seniman.

“Pasha ini kan orang seni ya. Jadi kalau dia misalkan melakukan otak-atik penampilannya, saya kira wajar-wajar saja,” ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta.

Selain meminta tidak merespons secara berlebihan, Yandri berkata, Pasha memiliki hak untuk menggunakan gaya rambut tersebut karena UU ASN tidak mengatur gaya rambut seorang pejabat negara.

Pasha, kata dia, hanya bisa ditegur oleh Kemendagri jika penampilannya mengganggu kinerjanya sebagai pejabat negara. Sebaliknya, jika tidak mengganggu, penampilan khas Pasha cukup dipandang sebagai estetika.

“Jadi kalau mau menegur buka dulu dong lembar-lembar aturan, ada tidak yang dilanggar,” ujarnya. (wis/djm)

Let's block ads! (Why?)